“Muatan HAM dalam kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta masih bermasalah!” Inilah temuan utama studi ini. Prestasi Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan memang diakui banyak pihak sudah sangat baik; bahkan dapat dikatakan progresif.rnrnNamun demikian; bila perspektif HAM dijadikan parameter untuk menilainya; peraturan pendidikan yang dijalankan di Kota Yogyakarta belum dapat dikatakan baik karena masih menyisakan sejumlah masalah; terutama menyangkut tiga prinsip dasar hak atas pendidikan yang diduga banyak dilanggar dalam sejumlah peraturan pendidikan yang ada; yaitu asas kesetaraan; non-diskriminasi; dan tanggung jawab Negara. Dalam ketiga hal inilah para informan penelitian ini menilai bahwa peraturan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta masih lemah.rnrnDalam konteks hak asasi manusia; meskipun tidak ada produk legislasi local yang secara spesifik mengatur tentang hak asasi manusia dalam konteks kebijakan pendidikan; namun muatan hak asasi manusia secara implisit maupun eksplisit banyak tersebar dalam ragam legislasi di Kota Yogyakarta. Namun demikian; dalam kelima aspek dasar hak atas pendidikan—yaitu: 1) Jaminan pendidikan dasar Cuma-Cuma; 2) Jaminan wajib belajar bagi pendidikan dasar; 3) Jaminan bebas huruf; 4) Jaminan akses pendidikan dasar; serta 5) Jaminan adanya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas—tampak masih menyisakan sejumlah persoalan. Karena itu; muatan HAM dalam kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta dinilai masih bermasalah.